Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mendorong Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi Industri baterai di Indonesia. Hal itu penting agar memberikan dampak jangka panjang untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berbicara dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan soal tumpang tindihnya program kerja pada Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian/Lembaga lainnya.
“Kita seolah-olah seperti PMDK, PMDK itu Pelatihan Melulu Dikuasai Kagak,” tegas Zulfikar dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon dikutip dari YouTube @Komisi VII DPR RI, Kamis (8/12).
Menurutnya, ekspor nikel memang perlu dibatasi dan diatur karena kebutuhan bakunya sangat dibutuhkan di dalam negeri. Karena itu perlu sebuah terobosan supaya kekayaan sumber daya alam nikel bisa memberikan dampak positif untuk Negara dan pada gilirannya menumbuhkan perekonomian nasional.
Dalam jangka pendek, kata Zulfikar, Kementerian Perindustrian sepatutnya memberikan perhatian pada peningkatan tenaga keahlian dalam mengelola nikel. Khususnya pada sektor produksi industri baterai, ketimbang misalnya menargetkan industri dirgantara yang setahun hanya bisa memproduksi satu pesawat.
“Untuk apa PT Dirgantara mempekerjakan banyak orang disana, lalu tidak ada hasilnya untuk Negara. Mending kita buat helikopter-helikopteran untuk remote-remote kontrol anak, jelas itu laku dijual dipasaran sehingga ada hasilnya,” tuturnya.
Ditekankan, segmentasi pasar sangat penting diakomodasi dunia industri dan itu difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian yang dipimpin Agus Gumiwang. Soal pentingnya menghidupkan dunia industri yang pada gilirannya mengakomodir banyak tenaga kerja, Kemenperin diingatkan agar tidak membuat program yang terkesan ‘wah’.
“Kita kadang-kadang selaku membuat konsep yang wah, padahal jadi weh. Nanti ganti menterinya, sudah tidak ada menterinya Pak Agus Gumiwang, lain lagi konsep menterinya yang baru. Kita hidup seperti main congklak, isi-isi kosong-kosong,” sebut Zulfikar.
“Lain menteri lain konsep, tidak ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Contoh Kementerian Perindustrian dengan Kementerian ESDM bicara soal industri nikel, sementara bisa dicek itu investor dari China rata-rata. Mereka menguasai harga pasar, kalau kita tidak cepat bicara produksi baterai, dan Kemenperin tidak punya visi itu, ini percuma,” sambungnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyayangkan mayoritas pekerja industri nikel Tanah Air didominasi tenaga kerja asing (TKA) China. Kata dia, Indonesia adalah salah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Tapi pekerjanya, mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan tenaga kerja asing (TKA) asal China.
“Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las,” ujar Jusuf beberapa waktu lalu.
JK tak ingin hal tersebut terjadi di perusahaannya. Oleh karenanya, Kalla Group yang saat ini tengah membangun smelter nikel sendiri akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar. Ia juga meyakini pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan.
“Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi. Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar. (taoi dengan) kemampuan diri sendiri,” lanjutnya.[prs]
