Realitarakyat.com – Polarisasi isu-isu agama dan politik praktis jelang tahun politik tak terbendung. Hal itu terlihat dari temuan dan analisis survei nasional Laboratorium Psikologi Politik Present Universitas Indonesia (UI) terkait “Polarisasi Politik di Indonesia: Mitod atau Fakta”.
Menanggapi temuan itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut dengan temuan itu karena 43 persen isu soal investasi asing sering diributkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu iklim investasi di Indonesia.
“Dari hasil temuan itu menunjukan itu bukan mitos tapi fakta 43 persen yang membuat saya kaget adalah dalam temuan survei ini juga ada isu asing dan aseng, itu kaitannya dengan kemungkinan investasi,” kata Bahlil usai menghadiri confetence rilis nasiona Laboratorium Psikologi Politik Present Universitas Indonesia (UI) terkait “Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta” di Ruang Bima, Lantai II Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (19/3).
Menurut Menteri Bahlil, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia saat lebih tinggi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Artinya, jika masyarakat menginginkan ekonomi Indonesia meningkat dan lapangan kerja baru maka investasi-investasi asing tidak perlu diributkan dan tidak perlu menjadikan investasi asing sebagai isu politik praktis.
“Saya sudah menjelaskan, bahwa 54 persen investasi PMA dan 45 persen PMDN. Negara ini kalau mau baik, negara ini kalau mau maju ekonominya dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan masih tetap kita membutuhkan investasi asing tapi investasi yang berkeadilan yang sama menguntungkan, untuk bagaimana membuka lapangan kerja dalam negeri dan juga negara bisa mendapatkan keuntungan,” ucapnya.
Dikatakan Bahlil, polarisasi yang sering dibangun oleh pihak-pihak tertentu akan berdampak bagi politik Indonesia di tahun 2024, meski polarisasi tersebut tidak berpengaruh terhadap investasi-investasi di Indonesia. Namun, sebagai pemerintah sudah tentu berharap jelang tahun politik ini tidak ada lagi polarisasi yang bisa memecah belah masyarakat.
“Tadi saya katakan bahwa polarisasi ini akan memberikan dampak pada stabilitas politik, saya menyarankan bahwa Pemilu diagendakan 2024 dan karena itu stabilitas politik sebagai syarat mutlak untuk bagaimana pertumbuhan investasi kita bisa tercapai,” ujarnya.
Buat Bahlil, perbedaan yang ada di Indonesia adalah hal lumrah, karena Islam sendiri mengiyakan perbedaan itu, tetapi perbedaan untuk menyatukan dan bukan memecah.
“Tadi juga saya sudah sampaikan jika perbedaan itu Rahmat dalam Islam, saya kebetulan dari Papua itu khususnya di kampung saya di Fak-Fak itu dalam satu keluarga itu ada Katolik, Protestan dan ada Islam dan itu biasa-biasa saja, bahkan rumah saya di Fak-Fak itu berbelahan dengan gereja,” jelasnya.
Menteri asal Papua itu meminta agar perbedaan yang ada di Indonesia harus dihargai oleh setiap warga negara dan tidak harus mengolok-olok satu dengan yang lain. Pasalnya, perbedaan tidak hanya pada agama dan politik tetapi konteks ekonomi juga. Oleh sebab itu, sinergitas antar anak bangsa perlu dijaga untuk kebaikan ekonomi bangsa ke depan.
“Perbedaan ini harus kita hargai karena sudah ada sejak kita lahir tapi bagaimana memanej, tidak perlu kita mengolok satu sama lain. Perbedaan itu bukan hanya dalam konteks agama tapi juga konteks ekonomi, Islam memang mayoritas tapi ekonominya tak sebaik saudara-saudara kita yang ada di agama atau etnis lain, hingga perlu ada sinergitas yang baik dan produktif pada kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Terkait dengan perkembangan investasi beberapa negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Menteri Bahlil memastikan berjalan baik dan tidak terpengaruh dengan polarisasi yang dibangun saat ini.
“Progres investasi di IKN masih bagus dan berjalan baik, tidak ada pengaruh dengan polarisasi,” tandasnya.[prs]
