Realitarakyat.com – Jepang mengentikan pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi.
Penghentian itu dilakukan Jepang karena sempat terjadi pemadaman listrik. Pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 10.43 waktu setempat akibat kabel listrik di pembangkit listrik Daiichi rusak selama pekerjaan penggalian.
Dalam laporan Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), operator PLTN Fukushima Daiichi bahwa sistem untuk mendinginkan reaktor dan kolam bahan bakar bekas tidak terpengaruh oleh pemadaman listrik dan masih tetap beroperasi.
Penangguhan pembuangan air limbah itu, diumumkan setelah tim ahli dari International Atomic Energy Agency/IAEA melakukan kunjungan ke Jepang pada Selasa (23/4) meninjau pembuangan air limbah nuklir ke laut yang telah diluncurkan sejak Agustus tahun lalu.
Dihantam gempa bumi bermagnitudo 9,0 dan tsunami pada 11 Maret 2011, PLTN Fukushima Daiichi mengalami kehancuran inti, yang melepaskan radiasi, mengakibatkan kecelakaan nuklir level 7, level tertinggi dalam Skala Peristiwa Nuklir dan Radiologi Internasional.
PLTN Fukushima Daiichi menghasilkan sejumlah besar air limbah yang tercemar zat radioaktif dari proses pendinginan bahan bakar nuklir di bangunan reaktor. Air limbah itu saat ini disimpan dalam tangki-tangki di PLTN tersebut.
Meski mendapat tentangan keras baik dari dalam maupun luar negeri, pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi ke laut dimulai pada Agustus 2023, dan total sekitar 31.200 ton air limbah dilepaskan dalam empat putaran pada tahun fiskal 2023 hingga Maret tahun ini.
Pembuangan air limbah nuklir gelombang kelima dimulai pada Jumat (19/4) pekan lalu. Pada tahun fiskal 2024, TEPCO berencana membuang total 54.600 ton air limbah nuklir dalam tujuh putaran, yang mengandung sekitar 14 triliun becquerel tritium.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kredibilitas dan keselamatan di kalangan masyarakat menyusul serangkaian kecelakaan di PLTN yang lumpuh tersebut.
TEPCO dan pemerintah Jepang kerap mendapat tantangan terkait pembuangan air limbah nuklir ke laut karena proses penonaktifannya yang masih diragukan.
