DPR  

Respons Data Penurunann Kemiskinan BPS, DPR Dorong Penajaman Kebijakan Sosial

dasco
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Dok.DPR

Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya penajaman kebijakan sosial pemerintah menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional. Menurutnya, angka statistik harus dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi sosial yang sesungguhnya.

“Angka-angka tersebut tentu menggembirakan, tetapi kami di DPR ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana data itu terbentuk dan sejauh mana kebijakan sosial yang diterapkan telah berdampak nyata,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/7).

Dasco menyampaikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan memang sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dokumen Astacita, yang salah satu poinnya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

“Upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang, dan tentunya DPR mendukung itu,” ujarnya.

Meski begitu, DPR RI berencana memanggil BPS melalui komisi terkait untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai indikator, metodologi, dan cakupan program sosial yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan kepada kami,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, atau turun 0,21 juta orang dibandingkan data September 2024. Persentasenya turun dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyebutkan penurunan tersebut merupakan hasil kombinasi berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Menanggapi itu, Dasco menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya diukur dari penurunan angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak.[prs]