Realitarakyat.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergerak cepat menyikapi lonjakan harga beras premium dan medium yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai daerah.
KPPU melakukan investigasi langsung ke lapangan, mulai dari penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran, untuk mencari penyebab tingginya harga.
“Untuk memperoleh informasi lebih komprehensif, KPPU melakukan survei lapangan ke tingkat penggilingan, distributor, dan pasar pengecer,” ujar Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, Senin (18/8).
Menurut Fanshurullah, langkah ini penting guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong harga beras naik, termasuk kemungkinan adanya hambatan distribusi atau praktik usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan konsumen.
“KPPU berharap hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha, untuk memperkuat koordinasi,” ucapnya.
Selain menelusuri rantai pasok, KPPU juga menyoroti peran vital Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pasar beras.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), hingga Agustus 2025, produksi beras nasional mencapai 24,95 juta ton.
Dari jumlah itu, Bulog hanya menguasai 17,2 persen atau sekitar 4,2 juta ton, yang sebagian besar merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Meski penguasaan pasokan relatif kecil, KPPU menilai peranan Bulog tetap strategis untuk menekan gejolak harga.
“Dengan kapasitas yang lebih kuat dan dukungan kebijakan memadai, Bulog dapat membantu mengendalikan harga, menjaga kualitas beras, serta memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat tanpa mengurangi kesempatan usaha bagi pelaku pasar,” kata Fanshurullah.
KPPU menegaskan, penguatan peran Bulog dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar harga beras lebih stabil dan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.[prs]
