Realitarakyat.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran negara kepada rakyat dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) RAPBN 2026.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9).
Menurut legislator asal Maluku itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya sebatas hitungan angka di atas kertas.
Ia menekankan agar setiap program dan anggaran disusun secara transparan hingga detail penerima manfaat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Saadiah.
Saadiah menyoroti adanya ketimpangan antarwilayah. Menurutnya, kebutuhan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sulawesi, karena perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan infrastruktur dasar.
Oleh karena itu, ia menilai kebijakan berbasis data akurat menjadi sangat penting.
Dalam rapat tersebut, Saadiah juga mengkritik alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai masih timpang. Ia mendesak perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil,” tegasnya.
Meski demikian, Saadiah menutup dengan nada optimistis. Ia yakin perjuangan panjang untuk menghadirkan anggaran yang berpihak pada rakyat akan membawa manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat Maluku.
“Perjuangan ini masih panjang, tapi saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,” pungkasnya.[prs]
