Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat aksi anarkistis dalam unjuk rasa di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025.
Menurut Tito, kerusakan fasilitas umum tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan menimbulkan trauma bagi masyarakat.
“Jangan dibiarkan (fasilitas yang rusak) karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu lama, tutup areanya,” kata Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).
Ia menjelaskan, perbaikan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, jika anggaran daerah terbatas, dapat pula memanfaatkan hibah dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain yang lebih mampu, maupun gotong royong dari masyarakat.
Mendagri juga membuka peluang pemerintah pusat membantu pembiayaan. Saat ini, Kemendagri bersama kementerian terkait masih memetakan daerah yang mampu memperbaiki secara mandiri dan daerah yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional.
Selain perbaikan infrastruktur, Tito meminta Pemda segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini, serta membuka dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi. Ia juga mendorong kegiatan yang menumbuhkan kedamaian, seperti doa bersama lintas masyarakat.
Lebih lanjut, Pemda diimbau menggencarkan program prorakyat seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial. Sebaliknya, kegiatan seremonial yang bersifat pemborosan diminta untuk ditunda. Para pejabat pun diminta menghindari gaya hidup mewah yang dapat memicu kecemburuan sosial.
Tito menegaskan, pihaknya menunda persetujuan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah, khususnya yang wilayahnya masih rawan. “Kepala daerah harus tetap berada di daerah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda,” ujarnya.[prs]
