DPR  

DPR Dukung Program Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Sejahterakan Nelayan Miskin

DPR Dukung Program Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Sejahterakan Nelayan Miskin
anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah. //net

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin dan miskin ekstrem di wilayah pesisir.

“Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 persen atau sekitar 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP agar meningkat kesejahteraannya dan terbebas dari kemiskinan,” kata Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10).

Rina menjelaskan sebagian besar masyarakat miskin di pesisir merupakan nelayan kecil. Berdasarkan data KKP, pada 2023 terdapat 2,4 juta nelayan, di mana 85 persen di antaranya merupakan nelayan kecil.

Karena itu, ia meminta agar program KNMP dirancang sesuai kebutuhan riil nelayan, mulai dari infrastruktur dasar, akses permodalan, hingga penguatan kapasitas ekonomi.

“Berdasarkan paparan KKP, pada tahun 2025 akan dibangun 65 lokasi dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran besar ini benar-benar digunakan untuk menyejahterakan nelayan,” ujar legislator dari Dapil Jawa Barat X itu.

Rina menilai perubahan iklim, ketergantungan terhadap hasil laut, terbatasnya modal, serta akses pasar yang sempit membuat banyak nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

“KNMP perlu diiringi intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.

Rina juga menyoroti sejumlah kebutuhan mendasar nelayan, seperti akses solar untuk perahu motor, bantuan alat tangkap, fasilitas cold storage, modal kerja, serta pendampingan hilirisasi produk perikanan.

“Kementerian KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar.

Berdasarkan proyeksi KKP, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor USD 6,7 miliar, dan pertumbuhan PDB Perikanan 4–6 persen.

“Tantangan utama sektor kelautan adalah memastikan nelayan menjadi aktor utama dan benar-benar menikmati kesejahteraan dari kekayaan laut Indonesia,” tutup Rina.