DPR Desak Perlindungan WNI Pascaserangan Bandara Riyadh

DPR Desak Perlindungan WNI Pascaserangan Bandara Riyadh

Realitarakyat.com – Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan langkah perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi setelah serangan udara yang terjadi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Selain memastikan keselamatan WNI, pemerintah juga didorong memberikan pendampingan kepada jemaah Indonesia yang terdampak gangguan perjalanan akibat insiden tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan yang menimbulkan korban jiwa. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang menyasar fasilitas sipil tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2026).

Menurut Sukamta, perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas utama di tengah situasi keamanan yang berkembang di kawasan tersebut. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan informasi, bantuan, hingga pelayanan bagi warga Indonesia yang terdampak dapat terpenuhi dengan baik, termasuk bagi calon jemaah umrah yang terpaksa menunda keberangkatan.

Selain itu, Komisi I DPR juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi WNI. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin timbul akibat insiden tersebut.

“Kami berharap pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ujarnya.

Di sisi lain, DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler yang dijalankan Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap WNI yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh pelayanan secara cepat dan efektif.

“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” tutur Sukamta.

Menurutnya, kehadiran negara melalui perwakilan diplomatik menjadi faktor penting dalam memberikan rasa aman bagi warga Indonesia yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan perwakilan RI di Arab Saudi perlu terus diperkuat agar seluruh kebutuhan WNI dapat ditangani dengan baik.

DPR berharap situasi keamanan segera kondusif sehingga aktivitas masyarakat, termasuk perjalanan ibadah umrah, dapat kembali berlangsung normal tanpa mengurangi jaminan keselamatan bagi warga negara Indonesia di Arab Saudi.(Ess)