Realitarakyat.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengkritisi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sebagai bentuk investasi sosial. Ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika proyek tersebut mengalami kerugian.
“Kalau ini disebut sebagai investasi sosial, lalu siapa yang akan menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh KCIC dan konsorsium BUMN?” ujar Herman saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).
Menurut Herman, sejak awal proyek KCJB dirancang sebagai proyek bisnis yang dikelola oleh badan usaha milik negara, bukan langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk memperjelas posisi dan tanggung jawab keuangan dalam proyek tersebut.
Politikus Partai Demokrat itu juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut persoalan ini bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, guna mendapatkan kejelasan mengenai struktur pembiayaan dan pengelolaan proyek.
Lebih lanjut, Herman menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus adil dan tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” tegasnya.
Proyek kereta cepat Whoosh belakangan menjadi sorotan publik karena tingginya biaya pembangunan dan beban utang yang ditinggalkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, bahkan mengungkap adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS atau sekitar Rp863 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di Tiongkok yang hanya menelan 17–18 juta dolar AS per kilometer. “Tiga kali lipat lebih mahal, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Menanggapi hal itu, KPK menyatakan telah memulai proses penyelidikan atas dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh. “Saat ini kasusnya sudah masuk tahap penyelidikan,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan kereta cepat Whoosh bukan semata-mata untuk keuntungan finansial, melainkan sebagai solusi atas kemacetan kronis di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang selama puluhan tahun menyebabkan kerugian ekonomi besar.
“Kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun. Jika ditambah Jabodetabek dan Bandung, nilainya bisa lebih dari Rp100 triliun,” kata Jokowi saat kunjungan ke Solo, Senin (27/10/2025).
