Realitarakyat.com – Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengendalikan impor bahan bakar minyak (BBM) menurut Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, merupakan langkah yang tepat dan rasional.
“Impor BBM perlu dikendalikan mengingat masalah devisa negara, neraca perdagangan dan komoditas strategis yang harus diintervensi negara,” ujar Tulus di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Tulus menilai kebijakan pemerintah bisa dimengerti dan rasional. Meskipun kebijakan tersebut sempat menyebabkan kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta
Ia pun menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait performa SPBU Pertamina. Sebab masalah kualitas dan spesifikasi BBM dari perusahaan plat merah tersebut sudah diatur dengan ketat oleh Kementerian ESDM.
“Tentunya, Pertamina tidak berani main-main dengan hal itu. Termasuk soal adanya etanol,” kata Tulus.
Ia meyakini kandungan etanol dalam BBM Pertamina sudah menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu, kandungan etanol dalam BBM bahkan lumrah ditemukan di SPBU luar negeri, seperti Shell di Amerika Serikat.
“Masalah etanol terkait erat dengan upaya pengurangan emisi karbon. Di mana ini menjadi perhatian dunia,” ujar Tulus.
Ia menilai bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta dapat menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan rebranding korporasi. Baik dari sisi pelayanan maupun citra kepada publik.
Tulus mendukung pembuktian bahwa takaran dan volume BBM dari SPBU Pertamina sudah presisi, sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain itu, ia juga mendorong Pertamina untuk memberikan inovasi dan pelayanan yang jauh lebih baik dari saat ini.
Pemberian pelayanan tersebut bisa dimulai dari memitigasi lonjakan pembeli di SPBU Pertamina imbas kosongnya BBM di SPBU swasta. “Lonjakan harus diantisipasi, dimitigasi oleh SPBU Pertamina, terutama antrean di titik-titik SPBU strategis, khususnya sepeda motor,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi keluhan masyarakat terkait kosongnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta. Seperti Shell, Vivo, dan BP.
Bahlil menegaskan pemerintah telah menyelesaikan semua proses perizinan impor BBM untuk perusahaan-perusahaan tersebut sejak Januari 2025. Menurutnya, kekosongan stok BBM di SPBU swasta bukan disebabkan oleh kendala regulasi, melainkan masalah teknis di pihak perusahaan.
“Tanya mereka (Shell, Vivo, BP). Karena dari kami sudah [kasih izin] impor, sudah selesai,” kata Bahlil usai Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (3/10/2025).
Bahlil menekankan tugas pemerintah memastikan pasokan BBM untuk kebutuhan masyarakat, khususnya yang disalurkan Pertamina, tetap aman dan tersedia. Bahlil memastikan untuk BBM yang disediakan oleh Pertamina, tidak ada kendala dalam distribusi maupun pasokan. ***
