Realitarakyat.com – Upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online (judol) menunjukkan hasil signifikan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judol dalam kurun waktu 20 Oktober hingga 2 November 2025.
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mengapresiasi langkah cepat tersebut. “Saya sangat mengapresiasi pemerintah, khususnya Komdigi, atas kerja luar biasa ini. Memblokir jutaan situs dalam waktu singkat bukan hal mudah, dan ini membuktikan sistem yang digunakan semakin responsif dan efektif,” ujarnya.
Kolaborasi dengan PPATK
Selain pemblokiran situs, Komdigi juga melaporkan sebanyak 23.604 rekening terafiliasi judol telah diserahkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dibekukan. Farah menilai sinergi antara Komdigi dan PPATK menjadi kunci keberhasilan.
“Kolaborasi ini sangat krusial. Komdigi memutus akses di hulu, sementara PPATK menghentikan aliran dana di hilir. Ini strategi yang tepat,” tambahnya.
Data PPATK menunjukkan adanya penurunan transaksi judi online hingga 57% serta penurunan nilai deposit pemain sebesar 45% sepanjang 2025. Farah menyebut capaian ini sebagai indikator kuat keberhasilan kebijakan pemerintah.
Prioritas Nasional
Farah juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan isu judi online sebagai prioritas nasional. Menurutnya, sikap Presiden yang menyebut judol sebagai “kejahatan terorganisir lintas negara” memperkuat kerangka diplomasi dan keamanan siber Indonesia.
“Musuh yang dihadapi bukan lagi pelaku lokal, melainkan sindikat internasional. Karena itu, dukungan diplomasi dengan negara sahabat sangat penting agar kejahatan lintas negara ini bisa diberantas sampai ke akar-akarnya,” jelas Farah.
Data Komdigi
Menkomdigi Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan total situs dan konten judol yang berhasil ditutup mencapai 2.458.934, dengan lebih dari 2,1 juta di antaranya berupa situs aktif.(Ess)
