Realitaakyat.com – Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan efisiensi distribusi industri melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri, termasuk mendorong peralihan moda angkutan logistik dari truk ke kereta api.
Langkah ini dinilai krusial untuk menekan biaya logistik nasional sekaligus mengurangi beban infrastruktur negara.
Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia atau Nunik, menyampaikan hal tersebut saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kota Cilegon.
Ia mengungkapkan biaya distribusi berbasis kereta api masih lebih tinggi dibandingkan truk, sehingga perlu kebijakan yang membuat moda rel lebih kompetitif.
“Dari sisi efektivitas waktu, energi, dan keselamatan, kita ingin distribusi melalui kereta bisa lebih efisien dan biayanya lebih rendah,” ujarnya, usai mendengar paparan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Akbar Djohan, terkait rencana penggunaan kereta api untuk transportasi logistic dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (27/11).
Nunik menekankan bahwa ketergantungan industri pada truk berpotensi meningkatkan beban jalan raya dan APBN. Karena itu, DPR mendorong pemerintah menyiapkan skema insentif dan regulasi pendukung agar peralihan ke moda rel berjalan lebih cepat.
Jika tidak dipercepat, kata dia, pertumbuhan industri justru dapat menaikkan biaya distribusi secara signifikan. Komisi VII memastikan isu efisiensi ini akan menjadi salah satu pembahasan teknis dalam RUU Kawasan Industri.
Ia menjelaskan integrasi jalur kereta dalam kawasan industri harus menjadi standar baru perencanaan, mengingat kebutuhan distribusi yang stabil, murah, dan tidak membebani negara.
Efisiensi logistik juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional yang masih menghadapi hambatan biaya.
Melalui RUU Kawasan Industri, DPR menargetkan adanya penyediaan infrastruktur dasar yang lebih terukur, termasuk akses distribusi yang tersambung langsung dengan kawasan.
Penguatan tata kelola distribusi dianggap kunci untuk menciptakan standar operasional kawasan industri yang seragam.
Nunik yang berasal dari Fraksi PKB itu berharap pembahasan RUU mampu menghasilkan sistem distribusi industri modern, aman, dan hemat biaya.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir anggota Komisi VII lainnya, antara lain Bane Raja Manalu (PDIP), Ma’ruf Mubarok (Gerindra), Jamal Mirdad (Gerindra), Erna Sari Dewi (NasDem), dan Izzudin Alqassam Kusuba (PKS).[prs]
