Realitarakyat.com – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah memperketat kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun.
Ia menegaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem dari BMKG harus ditindaklanjuti secara serius mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburan.
BMKG sebelumnya memprediksi cuaca ekstrem akan terus terjadi hingga awal Januari 2026 akibat pengaruh angin monsun Asia dan aktivitas siklon tropis.
Kondisi ini berpotensi memicu gelombang tinggi, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir dan longsor di berbagai wilayah.
Atalia mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi telah mendominasi catatan kebencanaan sepanjang 2025.
Data BNPB per 4 Desember 2025 menunjukkan 2.997 bencana terjadi di seluruh Indonesia, dengan banjir menempati posisi tertinggi (1.503 kejadian), disusul cuaca ekstrem (644 kejadian) dan tanah longsor (218 kejadian).
“Data ini membuktikan betapa rentannya wilayah kita terhadap dampak cuaca ekstrem,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (9/12).
Ia menekankan pentingnya peran bersama pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi. Menurutnya, langkah sederhana seperti menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta memantau informasi cuaca secara berkala dapat turut mengurangi risiko bencana.
Atalia juga mengimbau masyarakat yang hendak berlibur untuk menghindari lokasi wisata yang rawan banjir, longsor, dan gelombang tinggi.
Dari sisi kebijakan, Komisi VIII DPR RI memastikan akan terus mengawal penguatan anggaran penanggulangan bencana.
Atalia mengapresiasi alokasi Rp351,83 miliar dari Kementerian PUPR untuk tanggap darurat infrastruktur tahun 2025, namun menilai kebutuhan dana nasional harus lebih adaptif menghadapi peningkatan risiko bencana.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII Singgih Januratmoko juga mengusulkan agar anggaran BNPB pada 2026 ditingkatkan menjadi Rp1–2 triliun.
Atalia menilai usulan tersebut relevan, terutama melihat rentetan bencana yang terjadi pada akhir 2025, mulai dari banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengaktifkan posko siaga 24 jam, memperkuat sistem peringatan dini, serta melakukan pemangkasan pohon dan pembersihan drainase.
Sebagai wakil rakyat yang bermitra dengan BNPB dan Kementerian Sosial, Atalia menegaskan komitmennya mengawal peningkatan anggaran kebencanaan dalam pembahasan APBN, sekaligus memastikan program kesiapsiagaan berjalan cepat dan manusiawi.
“Dengan gotong royong dan persiapan yang matang, kita dapat meminimalkan dampak cuaca ekstrem dan menyambut tahun baru 2026 dengan aman,” tutupnya.[prs]
