Realitarakyat.com – Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, mendorong perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Dorongan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk di Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/12/2025).
Endipat, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI, menegaskan pentingnya memastikan penyaluran KUR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui dukungan permodalan kepada pelaku UMKM.
“Melalui kunjungan ini, dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI atas tata kelola KUR di BNI, kami mengharapkan penyaluran KUR tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan kredit permodalan kepada UMKM,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan pihaknya menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan KUR, mulai dari persoalan data nasabah UMKM hingga koordinasi antarinstansi perbankan.
Menurutnya, penyelarasan informasi menjadi penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara bank-bank Himbara dan kementerian terkait.
Ia juga menegaskan perlunya pemahaman yang lebih luas di masyarakat mengenai skema KUR.
“Kita juga perlu menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa KUR ini merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan kredit permodalan di bawah 100 juta tanpa agunan kepada UMKM, dengan bunga rendah karena disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.
Endipat berharap penyaluran KUR yang lebih transparan dan tepat sasaran dapat semakin mempermudah masyarakat mengembangkan usaha melalui dukungan permodalan berbunga rendah dari perbankan milik negara.
Kunjungan kerja BAKN DPR RI ini juga diikuti para anggota BAKN, antara lain Andi Achmad Dara (Wakil Ketua/F-PG), Amin, Ak (Wakil Ketua/F-PKS), Musthofa (F-PDIP), Shohibul Imam (F-PNasdem), Bertu Merlas (F-PKB), Eka Widodo (F-PKB), serta Primus Yustisio. (ndi)
