Realitarakyat.com – Rentetan kecelakaan laut di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu sorotan tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama tragedi tenggelamnya kapal wisata di kawasan destinasi internasional itu.
“Tragedi ini seharusnya tidak terjadi jika Kemenhub dan seluruh stakeholder tidak menganggap remeh peringatan BMKG. Bibit siklon 96S sudah dipantau sejak beberapa minggu lalu. Ini jelas kelalaian kolektif,” kata Huda, Selasa (30/12/2025).
Huda menyoroti operasional KM Putri Sakinah yang tetap berangkat menuju Pulau Padar meski gelombang laut lebih dari 2 meter. Ia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan investigasi menyeluruh terkait prosedur penerbitan izin berlayar (clearance) di tengah cuaca ekstrem.
“Mengapa kapal bisa lepas sandar di tengah risiko cuaca seperti itu? Hilangnya nyawa wisatawan mancanegara adalah pukulan telak bagi reputasi pariwisata kita,” tegasnya.
Politikus PKB itu juga meminta Kemenhub memberlakukan moratorium izin berlayar di zona merah cuaca ekstrem. Menurutnya, syahbandar harus berani menolak menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) hingga kondisi benar-benar aman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi sistem navigasi kapal dengan monitoring cuaca BMKG secara real time. Huda juga mendesak sanksi tegas bagi operator maupun petugas yang melanggar protokol keselamatan.
“Sanksi harus jelas, mulai pencabutan izin operasi hingga pidana bagi oknum yang lalai,” ujarnya.
Diketahui, kapal pinisi Putri Sakinah tenggelam di Selat Pulau Padar pada Jumat (26/12) malam. Enam wisatawan asal Spanyol menjadi korban, satu keluarga terdiri dari Martin Carreras Fernando, istri, dan empat anaknya. Hingga kini, Martin dan tiga anaknya belum ditemukan, sementara sang istri dan putri bungsu selamat.
Tak lama berselang, Senin (29/12), kapal pinisi Dewi Anjani juga karam di perairan Dermaga Pink, Labuan Bajo. KSOP setempat menyebut insiden itu terjadi karena seluruh ABK ketiduran sehingga tidak ada yang memompa air.
“Info sementara, tidak pompa air got. Semua ABK ketiduran,” kata Kepala KSOP Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto.
Tragedi beruntun ini menambah daftar panjang kecelakaan laut di kawasan wisata premium Indonesia. DPR menegaskan investigasi dan pengawasan ketat harus segera dilakukan agar reputasi pariwisata tidak semakin tercoreng.(Ess)
