Realitarakyat.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak media massa berperan aktif mengawal agenda transformasi lembaga parlemen melalui pemberitaan yang berimbang, terverifikasi, dan menjunjung etika jurnalistik.
Imbauan tersebut disampaikan dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” bertema Peran Media dalam Mewujudkan Transformasi DPR yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).
Forum yang diikuti ratusan jurnalis Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta Ketua KWP Ariawan.
Dalam pembukaannya, Puan mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tengah menghadapi bencana hidrometeorologi.
Ia kemudian menegaskan bahwa transformasi DPR merupakan agenda jangka panjang yang dijalankan secara bertahap melalui perencanaan teknis dan substansi yang matang.
“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat,” ujarnya.
Puan memaparkan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung, hingga pembaruan tata kelola internal.
Moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR juga tetap diberlakukan, kecuali untuk misi diplomasi yang diwajibkan bagi pimpinan DPR.
Dalam sesi dialog dengan jurnalis, Puan menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya pemberitaan yang tidak proporsional dan berpotensi memunculkan persepsi keliru tentang DPR.
Ia meminta media menjaga prinsip verifikasi, akurasi, dan keseimbangan dalam laporan mereka.
“Kalau ada satu dua anggota yang salah, jangan sampai merusak citra seluruh lembaga. Ada 580 anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap keluarga narasumber maupun situasi sosial, mengingat Indonesia mulai memasuki fase politik menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, komunikasi yang sehat antara DPR dan media menjadi kunci untuk menjaga kualitas informasi publik. “DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” tuturnya.
Ia memastikan DPR tetap membuka ruang kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah. Puan berharap kerja sama DPR dan jurnalis semakin konstruktif pada tahun 2026, seiring dengan agenda lanjutan pembenahan fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal lembaga.
“Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” pungkasnya.[prs]
