Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD sejalan dengan nilai demokrasi Indonesia, khususnya sila keempat Pancasila.
“Semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Eddy menyoroti persoalan mendasar demokrasi Indonesia saat ini, yakni maraknya praktik politik uang di hampir semua level pemilihan langsung. Mulai dari pilkada, pemilu legislatif, hingga pemilihan kepala desa, menurutnya tidak ada yang benar-benar luput dari praktik transaksional tersebut.
“Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa, tidak ada yang benar-benar bebas dari praktik ini,” tegasnya.
Ia menekankan, pembenahan sistem demokrasi harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Tanpa itu, perubahan mekanisme pemilihan apa pun tidak akan menyentuh akar persoalan.
Selain penegakan hukum, Eddy juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar publik memahami bahaya laten politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.
“Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah menunaikan kewajibannya saat proses transaksi politik itu terjadi,” jelasnya.
Politisi PAN ini menegaskan partainya terbuka terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu dan pilkada. Menurutnya, tujuan utama adalah memastikan representasi rakyat benar-benar terlaksana dengan baik dan berkualitas.
“Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” katanya.
Eddy mendorong agar pembahasan sistem pemilihan ke depan ditempatkan dalam kerangka memperkuat kualitas demokrasi Pancasila, bukan sekadar memperdebatkan teknis pemilihan.
“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” pungkasnya.(Ess)
