Realitarakyat.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak yang hingga kini masih berupaya memulihkan kondisi kehidupan mereka setelah bencana.
“Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera,” kata Mahdalena, dalam keterangan persnya, Rabu, 7 Januari 2026.
“Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Mahdalena menyebut, hingga saat ini kondisi warga terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara belum sepenuhnya pulih. Banyak di antara mereka harus memulai kembali kehidupan dari nol setelah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
“Masyarakat korban bencana ini bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit untuk melanjutkan kehidupan,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pendataan secara akurat, adil, dan menyeluruh agar tidak ada korban yang terlewat maupun pihak yang tidak berhak justru menerima bantuan.
Ia juga menegaskan, apabila ditemukan adanya penyelewengan dalam proses penyaluran, pemerintah harus bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Mahdalena mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme penyaluran bantuan guna memastikan seluruh bantuan disalurkan sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah menderita akibat banjir dan longsor. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan dipersulit, salah sasaran, atau bahkan diselewengkan,” tandasnya.[prs]
