Realitarakyat.com – Dunia sedang memasuki era “kebangkrutan air global,” demikian sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dirilis pada hari Selasa (20/1/2026).
Laporan yang diterbitkan Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB (United Nations University Institute for Water, Environment and Health) itu menguraikan penurunan cadangan air tanah yang kronis, alokasi air yang berlebihan, degradasi lahan, deforestasi, dan polusi, yang seluruhnya diperparah oleh perubahan iklim, mendorong banyak wilayah melampaui batas hidrologisnya.
Laporan tersebut menyatakan bahwa istilah-istilah yang umum digunakan, seperti “stres air” dan “krisis air,” tidak lagi mencerminkan kenyataan di banyak area, mengingat sistem air telah memasuki tahap pascakrisis yang ditandai oleh kerugian yang tak dapat dipulihkan dan ketidakmampuan untuk pulih ke tingkat historis.
“Laporan ini mengungkapkan kebenaran yang tidak mengenakkan: Banyak wilayah hidup melebihi kapasitas hidrologis mereka, dan banyak sistem air penting telah mengalami kebangkrutan,” tutur Kaveh Madani, penulis utama laporan tersebut.
Meski tidak semua cekungan sungai dan negara telah mencapai tahap ini, dia menuturkan cukup banyak sistem utama di seluruh dunia telah melewati ambang batas tersebut sehingga mengubah lanskap risiko global.
Menurut laporan itu, perairan permukaan dan lahan basah menyusut dengan cepat. Lebih dari separuh danau besar di dunia telah mengalami penurunan volume air sejak awal 1990-an, yang berdampak kepada sekitar seperempat populasi global.
Berkurangnya cadangan air tanah dan penurunan permukaan tanah menunjukkan bahwa cadangan tersembunyi sedang terkuras.
Sekitar 70 persen akuifer utama di dunia menunjukkan penurunan jangka panjang. Penurunan permukaan tanah yang terkait dengan pemompaan air tanah berlebihan kini berdampak kepada hampir dua miliar orang.
Degradasi kualitas air semakin mengurangi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan dan mempercepat kebangkrutan air, imbuh laporan itu.
Laporan tersebut, seperti dilansir Xinhua, menyerukan kepada pemerintah agar beralih dari respons krisis jangka pendek menuju “manajemen kebangkrutan,” dan mendorong langkah-langkah untuk mengurangi dan mengalokasikan ulang permintaan air, menekan polusi dan eksploitasi ilegal, serta menetapkan kembali agenda air global menjelang penyelenggaraan Konferensi Air PBB 2026.
