Realitarakyat.com – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, menyampaikan sejumlah catatan dan masukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menpora, Selasa (27/1/2026).
Habib menyatakan dukungannya terhadap langkah kolaborasi lintas kementerian yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun, ia menilai kolaborasi tersebut seharusnya tidak terbatas pada tiga hingga lima kementerian saja.
Menurutnya, pengembangan olahraga nasional idealnya melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar pembinaan atlet dan cabang olahraga dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
“Kalau kita bicara kolaborasi, jangan hanya beberapa kementerian. Saya melihat setidaknya ada 12 atau 13 kementerian yang bisa terlibat,” ujar Habib dalam rapat tersebut.
Selain itu, Habib juga menyoroti peran BUMN yang dinilai masih terfokus pada satu cabang olahraga, yakni voli. Ia menilai dukungan BUMN seharusnya diperluas ke cabang olahraga lain, baik voli putra maupun voli putri, serta cabang olahraga potensial lainnya.
“Kenapa BUMN hanya fokus ke voli saja? Padahal banyak cabang lain yang bisa didukung. Ini perlu pemerataan,” tegasnya.
Habib turut mempertanyakan kebijakan penetapan 21 cabang olahraga prioritas nasional, di mana voli pantai masuk dalam daftar, sementara voli indoor justru tidak termasuk.
Lebih lanjut, ia menyinggung potensi atlet dari lingkungan TNI dan Polri yang dinilainya masih sangat besar namun belum tergarap optimal. Berkaca dari ajang SEA Games, Habib menilai kemunculan atlet-atlet berprestasi menunjukkan besarnya potensi tersebut.
Ia juga mencontohkan Vietnam yang pada awal pembinaan tim nasional sepak bolanya banyak merekrut pemain dari kalangan militer.
“Ini bisa kita kaji kembali. Potensi-potensi yang masih terpendam, khususnya dari TNI dan Polri, perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
Habib juga mengingatkan Kemenpora agar tidak lengah terhadap dinamika geopolitik dan pergeseran kekuatan olahraga internasional. Ia menyinggung langkah Rusia yang disebut-sebut tengah menyiapkan kompetisi tandingan Piala Dunia.
Selain itu, ia menyoroti dugaan ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games.
“Mereka menang, tapi dengan cara yang tidak objektif dan tidak menjunjung sportivitas,” kata Habib.
Di akhir pernyataannya, Habib mengkritisi belum adanya penjelasan yang jelas dari Kemenpora terkait rencana penyelenggaraan event olahraga internasional pada 2026.
Ia menyinggung mundurnya Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan panjat tebing internasional 2026, serta dampak penolakan terhadap kehadiran atlet Israel yang dinilai masih berimbas hingga saat ini.
“Ini perlu diklarifikasi dalam waktu singkat agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya. (ndi)
