Realitarakyat.com – Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, mendesak Pemerintah India untuk segera memulihkan Perjanjian Perairan Indus (IWT) sesuai dengan kewajiban internasional.
Islamabad mengecam keras tindakan New Delhi yang menangguhkan perjanjian tersebut secara sepihak, dan menyebutnya sebagai upaya menjadikan sumber daya air sebagai senjata.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Zardari dalam pesan memperingati Hari Air Sedunia, Minggu (22/3/2026).
Ia menilai langkah India telah merusak semangat kerja sama internasional yang telah mengatur pembagian aliran sungai Indus selama lebih dari enam dekade.
“Keputusan India mengganggu pertukaran data hidrologi, menghambat mekanisme yang disepakati, serta mengancam ketahanan pangan dan ekonomi jutaan orang yang bergantung pada perairan ini,” ujar Zardari.
Ketegangan terkait akses air ini memuncak setelah India menangguhkan IWT pada April 2025.
Langkah tersebut diambil New Delhi sebagai respons atas serangan di Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 orang—tuduhan yang dibantah keras oleh Islamabad.
Perselisihan ini sempat memicu bentrokan bersenjata lintas perbatasan selama empat hari pada Mei 2025, sebelum akhirnya Presiden AS Donald Trump menengahi gencatan senjata.
Secara hukum, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada Juni 2025 telah menyatakan bahwa IWT tidak memiliki ketentuan untuk penangguhan sepihak.
Berdasarkan perjanjian yang ditengahi Bank Dunia tersebut, India mengelola tiga sungai timur (Sutlej, Beas, Ravi), sementara Pakistan memegang kendali atas tiga sungai barat (Indus, Jhelum, Chenab).
Pemerintah Pakistan menegaskan bahwa setiap gangguan pada aliran sungai barat, termasuk pembangunan bendungan oleh India, merupakan ancaman bagi 80 persen kebutuhan irigasi pertanian mereka dan dapat dianggap sebagai “tindakan perang”.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada reaksi resmi dari pihak New Delhi terkait desakan terbaru Pakistan tersebut.
