Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah yang berhasil mendorong cadangan beras nasional hingga menembus angka 5,2 juta ton per 23 April 2026.
Capaian ini dinilai sebagai fondasi kokoh bagi Indonesia dalam mewujudkan swasembada serta kedaulatan pangan nasional.
Tamsil menegaskan bahwa lonjakan stok beras di gudang Bulog tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras petani di daerah yang didukung oleh kebijakan sektor pertanian yang tepat sasaran.
“Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif. Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil usai Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/4).
Menurut Tamsil, keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membenahi tata kelola pupuk bersubsidi, distribusi, hingga percepatan rehabilitasi irigasi.
Ia mencatat bahwa kebijakan pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan.
Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi mencapai 144,52 pada Maret 2026, naik dari posisi 137,94 pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Artinya, kebijakan pangan tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga mendongkrak kesejahteraan petani-petani di daerah,” tambah Tamsil.
Senada dengan hal tersebut, pengamat pertanian dari IPB University, Prima Gandhi, menilai kombinasi antara stok beras yang melimpah dan tingginya Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sinyal positif membaiknya ekosistem pertanian nasional. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan pencapaian angka semata.
“Capaian ini sebaiknya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan secara sistemik. Pemerintah harus memperkuat cadangan tanpa mendistorsi pasar serta menjaga keseimbangan antara harga di tingkat produsen dan keterjangkauan bagi konsumen,” jelas Prima.
Prima menekankan pentingnya pembenahan persoalan struktural, seperti biaya produksi dan ketimpangan usaha tani, agar prestasi ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara jangka panjang.
Pemerintah didorong untuk memastikan penyerapan gabah dilakukan secara cermat guna menjaga stabilitas harga panen di masa mendatang.[prs]
