Realitarakyat.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke level teknis di lapangan.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas, keamanan pangan, serta pemenuhan hak dasar anak atas kesehatan dan rasa aman dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan bahwa pengawasan program MBG tidak boleh hanya bersifat administratif. Mengingat skala program yang masif, sistem pengendalian harus mencakup seluruh proses operasional, mulai dari tahap produksi hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Pengawasan harus sampai ke level teknis di lapangan. Karena program ini sangat besar, harus dipastikan zero tolerance (toleransi nol) terhadap dampak negatif, baik jangka pendek seperti keracunan maupun dampak jangka panjang,” ujar Pramono usai Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Jakarta, Rabu (22/4).
Komnas HAM mencatat adanya laporan awal terkait kejadian keracunan yang saat ini masih dalam tahap pendalaman.
Pramono menekankan bahwa temuan tersebut harus direspons dengan penguatan sistem, bukan penghentian program, mengingat nilai strategis MBG bagi gizi masyarakat.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, Komnas HAM mendorong kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan BPK, BPKP, inspektorat, hingga pengawas independen.
Selain itu, partisipasi publik diperlukan sebagai bentuk transparansi dan kontrol sosial terhadap jalannya program di tingkat hulu hingga hilir.
“Kita ingin melihat tata kelola dari hulu ke hilir. Pendekatan pengawasan yang komprehensif akan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program tepat sasaran,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM akan menyusun rekomendasi berbasis kajian teknis dan kesehatan untuk mendukung penyempurnaan implementasi MBG agar lebih berkelanjutan. (*)
