Realitarakyat.com — Hamas mendesak Dewan Perdamaian (BoP) dan para anggotanya untuk mengambil langkah konkret menyikapi rencana Israel memperluas kendali atas Jalur Gaza hingga 70 persen wilayah tersebut.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada Jumat (29/5), mengkritik sikap diam Dewan Perdamaian dan perwakilan tingginya untuk Gaza, Nickolay Mladenov, terhadap rencana Israel yang dinilai mengancam keberlangsungan gencatan senjata.
Menurut Qassem, perluasan kendali wilayah dan upaya pemindahan warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap kesepahaman yang telah disepakati dalam kerangka gencatan senjata di Gaza.
“Hamas meminta negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian untuk menyatakan sikap secara terbuka dan mengambil langkah nyata guna menekan Israel agar menghentikan kebijakan tersebut,” kata Qassem.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pengakuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (28/5) bahwa Israel saat ini menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza.
Netanyahu juga mengisyaratkan kemungkinan perluasan penguasaan wilayah hingga mencapai 70 persen.
Sebelumnya, militer Israel pada Oktober 2025 menyatakan telah menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza setelah melakukan penempatan ulang pasukan di kawasan yang disebut sebagai “garis kuning”.
Langkah itu merupakan bagian dari fase pertama rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Dalam perkembangan berikutnya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada 17 Februari menyatakan pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah yang telah dikuasai sebelum Hamas dilucuti senjatanya.
Sementara itu, Gedung Putih pada 16 Januari mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan transisi Gaza yang mencakup Dewan Perdamaian, Komite Nasional Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari fase kedua rencana perdamaian yang didukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2025.
Menurut Kantor Media Gaza, sebanyak 922 warga Palestina tewas dan 2.786 lainnya terluka sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025.
Sementara itu, otoritas Palestina melaporkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 172.000 lainnya terluka sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. (*)
