Realitarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara akan menerima tambahan pendapatan sebesar kurang lebih Rp49 triliun pada bulan depan.
Dana fantastis tersebut berasal dari aset para koruptor dan pelaku kriminal di rekening-rekening bank yang sudah lama tidak diurus oleh pemilik maupun ahli warisnya.
Presiden menjelaskan, dari total nominal tersebut, sekitar Rp11 triliun merupakan laporan rencana penyerahan aset rutin, sementara Rp39 triliun lainnya berasal dari dana yang mengendap di rekening-rekening dengan kepemilikan tidak jelas.
“Jadi bulan depan kurang lebih akan ada Rp49 triliun. Saya katakan, kamu sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan tidak ada yang datang. Ya sudah, pindahin untuk rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyaksikan penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun.
Tumpukan uang tunai triliunan rupiah tersebut dipajang secara simbolis sebagai bukti nyata hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sepanjang tahun 2026.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan nominal tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden menekankan bahwa dana hasil penertiban ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat, misalnya untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas di seluruh Indonesia.
Selain uang tunai, acara tersebut juga menandai penyerahan kembali aset negara berupa:
- Kawasan Taman Nasional: Seluas 2.373.171,75 hektar diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
- Perkebunan Kelapa Sawit: Lahan seluas 2.373.171,75 hektar (tahap tujuh) diserahkan kepada Menteri Keuangan, yang kemudian diteruskan kepada CEO Danantara Dony Oskaria dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara.
Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas upaya keras mereka dalam menertibkan administrasi dan menyelamatkan kekayaan negara.
Menurutnya, uang Rp10 triliun yang dipajang adalah bukti yang harus dilihat oleh rakyat bahwa pemerintah serius dalam menindak penyelewengan.
Mengenai dana Rp39 triliun di rekening bank yang akan disita bulan depan, Presiden menyentil bahwa kemungkinan ahli waris pelaku kriminal tersebut tidak mengetahui keberadaan harta tersebut sehingga tidak ada yang mengurusnya selama bertahun-tahun.
Pemerintah memilih untuk mengalihkan dana tersebut demi kepentingan publik ketimbang dibiarkan mengendap tanpa kejelasan.[prs]
