Realitarakyat.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga Oktober 2026.
Langkah mitigasi ini mendesak dilakukan guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta ancaman gagal panen di sektor pertanian.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak El Nino di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino secara umum diprediksi berlangsung dari Mei 2026 hingga Mei 2027, namun efek keringnya akan paling terasa saat musim kemarau.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujar Tito menjelaskan periode rawan pergerakan cuaca panas ekstrem tersebut, Senin.
Tito menekankan ada dua dampak utama yang wajib diantisipasi oleh pemerintah daerah (Pemda):
Peningkatan Potensi Karhutla: Dipicu oleh kondisi cuaca yang jauh lebih panas dan kering dari biasanya.
Defisit Ketersediaan Air: Berkurangnya pasokan air yang berisiko mengganggu sektor pertanian, perkebunan, hingga kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Sebagai langkah konkret di tingkat pusat, sejumlah kementerian dan lembaga teknis telah menyiapkan strategi penanganan.
Kementerian Pertanian mempercepat program peningkatan irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersiaga melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem.
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan, yang kedua adalah kekurangan air,” kata Tito.
Di akhir arahannya, Mendagri meminta para gubernur, bupati, dan wali kota segera menggelar rapat koordinasi teknis bersama BPBD, Dinas Pertanian, dan Dinas Pengairan setempat.
Pemda juga diwajibkan memperkuat sinergi pertahanan horizontal bersama Forkopimda, TNI, Polri, serta Balai Wilayah Sungai agar penanggulangan dampak El Nino berjalan terpadu dan tepat sasaran. (*)
