Realitarakyat.com — Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Transmigrasi untuk Tahun Anggaran 2027.
Keterbatasan anggaran ini dikhawatirkan dapat menghambat program pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDT dan Menteri Transmigrasi.
“Catatan kami secara umum, Pak Menteri, bahwasannya anggarannya cukup memilukan, cukup rendah dibanding dengan tahun sebelumnya,” ujar Hadi.
Politisi Fraksi PKS ini menilai, minimnya pagu anggaran memaksa kedua kementerian mengalokasikan porsi yang lebih besar untuk belanja pegawai.
Akibatnya, porsi anggaran untuk belanja operasional pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menjadi sangat minim.
Padahal, Legislator dari Dapil NTB II ini mengingatkan bahwa pembangunan dari desa merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan ini mencakup penguatan wilayah pedesaan, daerah tertinggal, hingga kawasan pelosok yang sulit dijangkau.
Guna mengatasi masalah ini, Hadi mendorong adanya upaya bersama antara Komisi V DPR dan pemerintah untuk memperjuangkan penambahan anggaran serta menata ulang belanja pembangunan.
“Kita mencoba membicarakan agar bisa merombak belanja pembangunan kita untuk kementerian, khususnya yang terkait dengan masyarakat yang terpelosok, jauh, dan desa,” tutur Hadi.
Ia juga meminta proses sinkronisasi anggaran berjalan lebih agresif agar persoalan di lapangan dapat segera teratasi. (ndi)
