Realitarakyat.com — Lembaga pengkaji kebijakan The Indonesian Institute (TII) dan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendesak pemerintah memanfaatkan momentum pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
Evaluasi ini dinilai mendesak menyusul masih banyaknya kelemahan dalam tata kelola program nasional tersebut.
Peneliti Bidang Sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian tengah tahun, program MBG masih terbentur sejumlah masalah.
Di antaranya adalah belum meratanya kompetensi petugas satuan pelayanan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, terbatasnya transparansi data, serta minimnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk memperbaiki akar persoalan tata kelola MBG agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif, inklusif, berkelanjutan, serta akuntabel,” ujar Natasya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
TII juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap dana Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta agar program ini tidak disusupi promosi makanan ultra-proses berkadar gula, garam, dan lemak tinggi.
Sementara itu, Senior Research and Policy Analyst CIPS, Jimmy Daniel Berlianto, mengkritik desain MBG yang saat ini dinilai terlalu sentralistik. Ia menyarankan agar rantai pasok pangan lebih melibatkan petani lokal dan UMKM daerah demi ketahanan pangan yang berkelanjutan. (*)
