Realitarakyat.com – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa implementasi teknologi pemerintahan (government technology/GovTech) berpotensi menghemat anggaran negara dalam skala fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp1.500 triliun.
Potensi penghematan masif ini diklaim sebagai kalkulasi yang sangat realistis dan telah dilaporkan langsung kepada Presiden.
Luhut menjelaskan, efisiensi anggaran dalam jumlah jumbo tersebut diperoleh melalui strategi pemangkasan birokrasi, integrasi layanan satu pintu, akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, serta pembenahan total pada tata kelola administrasi negara.
“Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar. Hitungan-hitungannya sudah ada, sudah kami laporkan ke Presiden, dan ini betul-betul angka yang realistis,” tegas Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).
Luhut menggarisbawahi bahwa program transformasi digital nasional ini diproyeksikan menjadi fondasi utama pemerintahan modern dengan suntikan dukungan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Saat ini, basis data dari delapan kementerian dan lembaga klaster utama telah berhasil diintegrasikan dan mulai diproses menggunakan kecerdasan buatan tersebut, dengan jaminan enkripsi keamanan siber yang dikawal ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sikat 27 Ribu Aplikasi, Optimalkan Perangkat Lunak Buatan Lokal
Salah satu kunci sukses dari efisiensi pembiayaan ini terletak pada kebijakan penataan arsitektur digital. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghentikan proyek pengadaan atau impor perangkat lunak (software) dari luar negeri yang selama ini kerap memakan biaya pemeliharaan tinggi.
Sebagai gantinya, pemerintah mengoptimalkan keahlian talenta digital dalam negeri untuk merampingkan dan menyatukan sekitar 27.000 aplikasi ego sektoral yang selama ini tersebar secara terpisah di berbagai instansi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Kita tidak membeli atau mengimpor software sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga. Seluruh perangkat lunak dikembangkan oleh talenta Indonesia,” urai Luhut.
Pasca-sukses menjalankan pilot proyek digitalisasi di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya yang menunjukkan progres implementasi sangat cepat, pemerintah kini resmi memperluas jangkauan uji coba GovTech ke 43 kabupaten dan kota di Indonesia.
Pemerintah bahkan membuka peluang untuk mengekspansi program ke ratusan daerah lain sebelum diluncurkan secara menyeluruh di tingkat nasional.
Selain ampuh dalam menutup celah kebocoran anggaran, memperkuat sistem pencegahan korupsi, dan menertibkan penyaluran jaring pengaman sosial, Luhut optimistis migrasi ke sistem GovTech ini akan mengerek pendapatan negara.
Transformasi digital terpadu ini diyakini mampu mendorong kenaikan rasio pajak (tax ratio) Indonesia secara bertahap, dari yang semula tertahan di kisaran angka 9 persen, melesat naik menuju target 11 hingga 13 persen guna menyamai standar rata-rata rasio pajak negara-negara di kawasan ASEAN.[prs]
