Realitarakyat.com — Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi langkah DPR RI bersama pemerintah yang memberikan kepastian mengenai status dan masa depan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Apresiasi itu disampaikan setelah DPR dan pemerintah melakukan rapat koordinasi serta finalisasi kebijakan penataan status kepegawaian guru PPPK. Salah satu keputusan yang dihasilkan yakni memberikan kesempatan kepada PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Andre menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan negara kepada para pendidik yang selama ini menanti kepastian mengenai status kepegawaiannya.
“Kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi tinggi kepemimpinan Bang Sufmi Dasco Ahmad di DPR dan jajaran pemerintah yang tanggap menyelesaikan persoalan ini. Kepastian status bagi guru PPPK-termasuk regulasi untuk PPPK paruh waktu hingga peluang dialihkan menjadi ASN/PNS-adalah bentuk keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa,” ujar Andre, Kamis (20/8/2026).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu mengatakan, kesepakatan antara DPR dan pemerintah juga menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi guru PPPK.
Menurut Andre, selama ini sebagian guru honorer dan PPPK masih menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan pekerjaan dan kesejahteraan mereka.
“Komitmen DPR di bawah pimpinan Pak Dasco dan pemerintah ini membuktikan bahwa negara hadir secara nyata. Selama ini, banyak guru honorer dan PPPK yang merasa cemas akan kejelasan masa depan serta nasib kesejahteraan mereka,” katanya.
Dia berharap keputusan tersebut memberikan ketenangan bagi para guru sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas mendidik.
Andre memastikan Fraksi Gerindra DPR RI dan MPR RI akan ikut mengawal proses penerapan kebijakan tersebut hingga ke tingkat pemerintah daerah.
“Ke depan, Fraksi Gerindra DPR RI maupun MPR RI siap mengawal seluruh proses transisi administratif ini hingga ke tingkat daerah. Kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis atau birokrasi yang menghambat implementasi keputusan ini,” tegasnya.
Ratusan Ribu PPPK Paruh Waktu
Menteri PAN-RB Rini Widyantini sebelumnya menyampaikan jumlah guru berstatus PPPK saat ini mencapai 955.245 orang. Sementara itu, terdapat 231.246 PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi.
Rini mengatakan PPPK paruh waktu akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses menuju status PPPK penuh waktu pada 2027.
“PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” ujar Rini.
Selain itu, guru berstatus PPPK juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendaftaran seleksi tersebut diperkirakan dimulai pada awal 2027.
Skema tersebut telah diperhitungkan dari sisi anggaran. Menteri Keuangan menyampaikan, simulasi fiskal telah dilakukan dan kebijakan tersebut dinilai tetap dapat dijalankan dengan menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Defisit APBN 2027 sendiri diproyeksikan tetap berada di sekitar 2,4 persen.(Ess)
