Realitarakyat.com – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti ketimpangan alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) dalam menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.
Keterbatasan dana ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas langkah pencegahan, respons cepat di lapangan, hingga proses pemulihan ekosistem pascabencana.
Sorotan kritis tersebut didasari atas minimnya porsi alokasi untuk Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang hanya memperoleh Rp43,36 miliar dari total pagu belanja Rp1,232 triliun.
Bahkan, porsi anggaran khusus yang dialokasikan bagi Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan tercatat hanya menyentuh angka Rp18,56 miliar.
“Ukuran keberhasilan anggaran tidak boleh berhenti pada tingkat serapan. Indikator yang harus diperhatikan mencakup jumlah titik api yang berhasil dicegah,” kata Meitri dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
“Lalu kecepatan respons, luas habitat yang dilindungi, jumlah satwa yang diselamatkan, serta kawasan yang berhasil dipulihkan,” jelasnya.
Guna memperkuat benteng pertahanan ekologi nasional, Komisi XII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran KemenLH/BPLH tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun.
Dari total dana tambahan tersebut, sekitar Rp84,16 miliar direncanakan khusus untuk memperkuat Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, termasuk penanganan Karhutla.
Meitri berharap suntikan dana tambahan tersebut nantinya diprioritaskan untuk mengoptimalkan sistem pemantauan dini serta meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana.
Selain itu, porsi anggaran baru juga harus dialokasikan untuk mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan serta menyelamatkan satwa yang kehilangan habitatnya.[prs]
