Realitarakyat.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya sangat menjunjung tinggi dan menghormati proses hukum terkait penetapan status tersangka kadernya, Fahd El Fouz Arafiq, oleh KPK.
Bahlil mengaku sangat terpukul dan menganggap skandal korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut sebagai musibah besar bagi partai.
Ia menjelaskan bahwa sebagai partai politik berskala besar, Golkar menghadapi tantangan berat untuk mengawasi serta mengontrol gerak-gerik perilaku jajaran kadernya secara individual.
Kendati demikian, seluruh jajaran partai dipastikan akan bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada penegak hukum.
“Kami menganggap ini sebuah musibah dan kami merasa terpukul, tetapi Golkar akan menatap ke depan. Yang terpenting adalah kita menghargai dan menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku,” kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Meskipun memberikan penegasan terkait penghormatan proses hukum, Bahlil memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban saat cecaran pertanyaan wartawan mengarah pada kejelasan status keanggotaan Fahd di Partai Golkar.
Sikap tertutup tersebut muncul di tengah sorotan publik atas berulangnya tindak pidana korupsi yang melibatkan pengurus harian partai berlambang pohon beringin itu.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa tindakan personal Fahd tidak mencerminkan komitmen pemberantasan korupsi yang diusung oleh partai.
Doli mengaku geram lantaran perbuatan bersangkutan telah merusak marwah organisasi dan akan menjadikannya bahan koreksi total dalam pembinaan kader ke depan.
“Yang bersangkutan tidak sadar bahwa di pundaknya ada nama besar Partai Golkar yang harus dijaga, tentu kami sangat kecewa dan marah. Golkar menghormati serta mendukung proses hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK,” tegas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Sikap resmi yang disampaikan oleh jajaran elite DPP Partai Golkar ini menjadi penegasan atas komitmen partai untuk tidak melakukan intervensi terhadap penyidikan KPK.
Evaluasi internal kini tengah disiapkan guna membenahi skema rekrutmen serta pembinaan etika para pengurus di pelbagai jenjang tingkatan.[prs]
