Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa memutus pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah sehingga hasil kajiannya kini tidak sebatas berupa rekomendasi. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar…
MK
Partai Buruh Minta MK Hapus Parliamentary Threshold di Pemilu 2029
Realitarakyat.com – Partai Buruh mengajukan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti baru (novum) dan…
Pemohon Meninggal, MK Tak Terima Materi Wamen Rangkap Jabatan
Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi mengenai larangan wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebab pemohon, yakni Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies Juhaidy Rizaldy…
Baleg DPR Nilai MK Lakukan Permainan Norma dalam Putusannya Soal Pemilu
Realitarakyat.com – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. “Ini saya anggap…
Wamendagri Tegaskan Indonesia Butuh Sistem Pemilu Berkelanjutan Bukan yang Diubah-ubah Seperti Putusan MK
Realitarakyat.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan Indonesia membutuhkan sistem pemilu berkelanjutan bukan sering diubah-ubah. Bima Arya mengingatkan putuan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu Nasional dan…
DPR Nilai MK Bertranformasi Jadi Lembaga Ketiga Perumus UU
Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah bertransformasi menjadi lembaga ketiga perumus undang-undang setelah pemerintah dan DPR atas putusannya yang memisahkan pemilu nasional…
Rudianto Lallo Nilai MK Perlu Jelaskan Makna Putusan Pemilu Demi Jaga Marwah
Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menjelaskan makna putusan soal pemisahan pemilu kepada pemerintah maupun DPR demi menjaga marwahnya sebagai lembaga yudikatif….
MK Hapus Larangan Pemantau Pemilu Lakukan Kegiatan Lain
Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi menghapus larangan pemantau pemilu melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan dalam Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,…
MK: Pilpres dan Pilkada Berdekatan Bikin Rakyat Jenuh
Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat nasional dan lokal yang berdekatan bisa membuat pemilih jenuh dengan pemilu. Hal itu termaktub dalam Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang…
Kata MK, Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Berdekatan Jadikan Parpol Mudah Terjebak Pragmatisme
Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan yang berdekatan antara pemilu nasional dan daerah/lokal menjadikan partai politik (parpol) mudah terjebak dalam pragmatisme. Hakim Konstitusi…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.