Kapolri Terbitkan Maklumat Pelarangan Segala Simbol FPI

  • Bagikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat soal pelarangan segala simbol maupun atribut berbau Front Pembela Islam (FPI) di tengah masyarakat.
Maklumat ini jadi yang pertama kalinya dikeluarkan dalam Tahun Baru 2021.
Maklumat Kapolri itu tercantum Nomor Mak/1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
“Betul (penerbitan Maklumat Kapolri),” kata Kapolri, di Jakarta, Jumat (1/1/2021).
Dalam pembersihan simbol FPI, mulai dari spanduk hingga pamflet, kepolisian bahu-membahu bersinergi dengan unsur lain dengan mengedepankan Satpol PP.
“(Tentu) dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI,” begitu bunyi maklumat itu.
Idham juga meminta masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.
Selain itu, Idham meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian,” pungkasnya.
Maklumat Kapolri merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) enam kementerian dan lembaga pemerintah yang menyatakan FPI merupakan organisasi terlarang dan tak dianggap lagi eksistensinya, terhitung 30 Desember 2020 lalu.
Setidaknya ada enam alasan yang mendasari pelarangan tersebut di antaranya: FPI disebut belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas, dan sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain.
Selain itu pembubaran FPI ditujukan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, sebab isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan UU Ormas.[prs]

  • Bagikan