Realitarakyat.com – Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak rapat tetapi tidak ada keputusan menuai kontroversi.
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengomentari hal itu. Menurutnya, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama.
“Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas. Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT,” kata JK, Jumat (29/10).
Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.
“Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai,” kata JK.
Menurutnya, dalam rapat-rapat banyak menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar dibawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet. Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menambahkan, hal yang sama pada zaman Jokowi periode pertama dan kedua.
“Begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil,” ucapnya.[prs]
