Realitarakyat.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pertemuan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPR Puan Maharani di Bali pada Kamis (24/3) membahas soal big data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial tentang penundaan pemilu.
Pasalnya, kata Hasto, big data versi Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya.
“Tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut,” ujar Hasto di sela-sela acara Banteng Ride and Night Run di Kompleks GBK, Jakarta, Minggu (27/3).
Hasto mengatakan pertemuan keduanya berbicara sesuai kapasitas masing-masing. Luhut, kata dia, berbicara dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Jokowi di bidang kemaritiman dan investasi. Begitu juga Puan sebagai kapasitas sebagai Ketua DPR.
“Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai menko berkaitan dengan investasi, maritim sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mbak Puan sebagai ketua DPR,” ungkap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan big data versi Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya karena Luhut tidak mau membuka ke publik soal big data tersebut.
“Kalau big data 110 juta sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah Pak Luhut sendiri kan tidak mau men-declare itu, sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri,” pungkas Hasto.
Diketahui, Luhut sempat menyebutkan bahwa pihaknya memiliki big data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial terkait wacana penundaan pemilu. Dari percakapan tersebut, kata Luhut, mereka setuju pemilu ditunda dengan alasan ekonomi, mencegah kegaduhan dan pembelaan di masyarakat serta menghemat anggaran pemilu.[prs]
