Realitarakyat.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Menurut Hasto, menteri yang berbicara tentang pemilu atau politik seharusnya Menko Polhukam atau Menteri Dalam Negeri.
Hal ini disampaikan Hasto menyinggung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara wacana penundaan pemilu. Menurut Hasto, wacana tersebut bukan tupoksi Luhut.
“Menteri masing-masing harus berfokus pada tupoksinya, ketika menteri menyentuh di luar tupoksinya, maka ini terjadi kerancuan,” ujar Hasto di sela-sela acara Banteng Ride and Night Run di kompleks GBK, Jakarta, Minggu (27/3).
Hasto mengatakan aspirasi masyarakat soal pemilu sudah dituangkan dalam konstitusi, yakni lima tahun sekali dan maksimal dua periode. Menurut Hasto, aspirasi muncul karena adanya rezim otoriter Orde Baru, sehingga masyarakat menginginkan adanya pembatasan masa jabatan maksimal dua periode.
“Ya masyarakat kan aspirasinya sudah disampaikan di konstitusi kita. Karena konstitusi ini kan sudah dibangun dengan melihat bagaimana praktik demokrasi,” tegas Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, pihak yang bersikeras mendorong wacana penundaan pemilu, tidak memahami konstitusi. Hasto mengakui bahwa konstitusi Indonesia belum sempurna, tetapi saat ini fokus semua elemen bangsa adalah rakyat.
“Meskipun PDIP menyadari konstitusi kita ini belum sempurna, tetapi skala prioritas kita saat ini adalah membantu rakyat lebih dahulu. Ketika kita sudah mencapai kejayaan, pendidikan kita bisa melampaui Singapura, Malaysia, di situlah kita berbicara kembali,” ujar Hasto.[prs]
