Realitarakyat.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani ikut merespon keputusan Pemerintah, DPR dan KPU yang sepakat mengakomodir keinginan Megawati Soekarnoputri jika nomor urut parpol di Pemilu 2024 tak akan diundi dan mengikuti nomor urut pemilu sebelumnya.
Menurutnya, hal itu sangat disayangkan. Pasalnya setiap parpol itu memiliki hak yang sama dalam demokrasi Pemilu Indonesia, termasuk mendapatkan nomor urut. Sehingga dia merasa penentuan nomor urut parpol tetap berjalan sesuai dengan sistem yang sebelumnya, yaitu dengan dilakukan pengundian.
“Semua partai punya hak yang sama ya kan. Kalau ketika kita bicara untuk penyelenggaraan pemilu itu, kan, tidak ada cerita kemudian voting karena kursinya banyak. Katakanlah dia menjadi suaranya banyak, ini, kan, semua harus kita musyawarahkan,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/11).
“Jadi kalau ditanya PPP lebih seperti apa, bagi kami saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini. Di mana setiap pemilu kemudian kita undi itu masih yang terbaik, kira kira seperti itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu berharap keputusan terkait nomor urut parpol harus disepakati bersama, bukan hanya oleh partai koalisi pemerintahan saja. Sebab usulan ini pertama kali mencuat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Yang kedua, tentu ini, kan, harus dimusyawarahkan dan disepakati oleh semua partai. Tidak hanya yang ada di koalisi, tidak hanya yang nanti, katakanlah sudah ikut pemilu, termasuk partai baru kalau dia lolos verifikasi faktualnya setelah lolos verifikasi harus kita dengar,” pungkas Arsul.
Sebelumnya, Usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait nomor urut partai politik di Pemilu 2024 tidak diganti akan jadi kenyataan. Usulan itu akan terealisasi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu).
Untuk diketahui, usulan tidak diubahnya nomor urut partai politik itu pertama kali digagas oleh Megawati. Dengan begitu, nomor urut partai politik di pemilu 2024 itu sama dengan nomor yang didapat di pemilu 2019. Pengundian nomor hanya diperuntukkan partai politik baru.
Kendati demikian, beberapa parpol baru dan nonparlemen tidak sepakat soal nomor urut partai menggunakan nomor urut pada pemilu sebelumnya. Beberapa parpol tersebut adalah Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Buruh, dan PKN.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin menyebut, wacana soal nomor urut parpol ini membuat Pemilu 2024 diskriminatif atau hanya menguntungkan kepada parpol parlemen saja.
“Soal nomor urut partai lama yang tidak berubah, yang akan diundi hanya nomor untuk partai baru, semakin menunjukkan diskriminatifnya pemilu 2024,” kata Nazaruddin.[prs]
