Realitarakyat.com – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, memperkirakan besar kemungkinan PKS akan menjadi oposisi.
“Sikap oposisional itu bukan karena lahir dari refleksi demokratis yang genuine, tetapi memang belum ada tawaran masuk ke dalam pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran,” ucap Umam saat dihubungi, Rabu (15/5).
Ada beberapa tanda yang mengindikasikan partai tersebut akan berada di luar pemerintahan Prabowo.
Itu terlihat melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah juru bicara yang belakangan menunjukkan sikap ‘wait and see’.
“Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ingin di-lobby dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi. Namun, pihak Prabowo tampaknya belum tergerak untuk membukakan pintu bagi partai tersebut,” jelas dia.
Prabowo, disebut Umam, sempat mengeluarkan sindiran dalam acara PAN pada Kamis (9/5). Umam menyebut sindiran itu ditujukan kepada partai itu.
“Bahkan dalam acara PAN kemarin, statemen Prabowo yang mengatakan ‘ada pihak yang minta mahar tapi tidak setia’,. Besar kemungkinan sindiran itu dialamatkan kepada partai itu,” katanya.
Dari pertanda-pertanda itu, Umam mengatakan kemungkinan partai tersebut akan berada di luar pemerintahan pada pemerintahan Prabowo-Gibran 2024/2029.
“Karena itu, mencermati nuansa psikologis dalam relasi Prabowo dan PKS tersebut, ditambah lagi serangan-serangan terhadap Jokowi selama ini, maka besar kemungkinan mereka akan ‘dipaksa’ untuk berada di luar pemerintahan,” katanya.
Diketahui, PKS akan menggelar rapat Majelis Syukor bulan depan. Rapat tersebut untuk membahas sikap partai apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau kembali menjadi oposisi.
“Mungkin bulan depan. Tapi nanti akan dikabari,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Mardani menegaskan rapat Majelis Syuro digelar untuk menentukan arah politik partainya ke depan.
“(Jadi oposisi atau koalisi pemerintah) itu akan diputuskan di Majelis Syuro,” tambahnya.
