Realitarakyat.com – Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Dr. Donny Yoesguantoro, mengungkapkan kualitas keterbukaan informasi publik semakin meningkat. Hal ini disampaikan dalam acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menggelar acara ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada Badan Publik. Penghargaan diberikan atas komitmen menjalankan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi informatif.
Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro mengatakan terjadi peningkatan jumlah Badan Publik yang masuk kualifikasi terbaik “Informatif”. Pada 2023 terdapat 139 Badan Publik Informatif, meningkat pada 2024 menjadi 162 Badan Publik Informatif.
“Ada beberapa kemajuan yang dicapai dalam keterbukaan informasi publik di tahun 2024. Tahun ini kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang jumlahnya 323 yang terbagi dalam tujuh kategori,” kata Donny Yoesguantoro.
Badan Publik ini telah berkomitmen mewujudkan transparansi informasi sekaligus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. “Monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh seluruh badan publik,” ucapnya menambahkan.
Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 ini Komisi Informasi Pusat kali pertama memberikan penghargaan khusus yang disebut Arkayawiwarta Prajanugraha. Penghargaan ini diberikan kepada tiga badan publik terbaik, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Universitas Negeri Malang dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
“Kualitas keterbukaan informasi publik tahun ini naik 44 persen dari tahun lalu. Hal ini menandakan semakin banyak badan publik yang informatif mengenai pelayanan dan kinerjanya,” ujarnya.
Komisi Informasi Pusat sebelumnya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kepada 363 Badan Publik dari tujuh kategori. Antara lain Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.***
