Realitarakyat.com – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya ‘raja kecil’ yang menolak kebijakan efisiensi anggaran. Deddy meminta Prabowo untuk secara jelas menyebut siapa yang dimaksud, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Ya gimana gue mau nanggepin, gue nggak punya intelijen. Kan Presiden harusnya langsung sebut saja kalau menurut saya siapa ‘raja kecil’ itu,” ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Menurut Deddy, jika Prabowo enggan menyebut nama, setidaknya ia bisa menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang dimaksud dan dampaknya terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini, menurutnya, lebih baik daripada membiarkan isu berkembang di ruang publik tanpa kejelasan.
“Nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu Presiden harus secara publik menyampaikan itu. Harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di kementerian, lembaga, dan daerah bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut ada pihak yang menolak kebijakan tersebut karena merasa kebal hukum.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, dan alasan untuk nyolong dihentikan dan dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2).
Prabowo juga menekankan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, yang berjumlah sekitar 330 ribu. Namun, selama ini anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah per tahun.
“Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan bagi yang memiliki tugas penting bagi negara. Ia mengkritik kebiasaan perjalanan dinas yang tidak mendukung kepentingan nasional.
“Yang perlu ke luar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” pungkasnya.[prs]
