Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong pemerintah untuk memberikan insentif khusus kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini dinilai penting guna mencegah terjadinya gelombang pengunduran diri PPPK di wilayah tersebut.
“Insentif khusus perlu diberikan bagi formasi di daerah 3T untuk mencegah gelombang pengunduran diri PPPK,” kata Aria dalam rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/8).
Selain itu, Komisi II DPR juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penempatan PPPK dengan mempertimbangkan domisili, kebutuhan keluarga, serta kesiapan daerah. Evaluasi ini diharapkan bisa menekan tingkat pengunduran diri di kalangan PPPK.
Aria menyampaikan apresiasi atas progres pengadaan CASN 2024 yang menunjukkan keterisian formasi cukup tinggi.
Pemerintah juga disebut telah menyiapkan kebijakan afirmasi bagi non-ASN, termasuk skema PPPK Paruh Waktu melalui KepmenPANRB No. 16/2025 sebagai solusi penataan tenaga non-ASN sesuai amanat UU ASN.
Namun, Aria menegaskan masih ada sejumlah catatan dalam pengangkatan PPPK, terutama soal akurasi dan integritas administrasi.
Ia mencontohkan adanya kasus peserta yang semula dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), tetapi kemudian berubah status menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga menghambat proses seleksi.
Untuk itu, DPR bersama pemerintah sepakat memperkuat sistem pendaftaran mandiri serta literasi digital bagi peserta seleksi PPPK.
“Komisi II DPR RI mendorong KemenPANRB dan BKN melakukan pengawasan kepada PPK agar pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan skema kebijakan yang sudah ditetapkan,” ujar Aria.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi II juga menekankan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden.
“Regulasi ini sangat penting sebagai payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20/2023,” tuturnya.[prs]
