Realitarakyat.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menegaskan surplus beras nasional harus menjadi berkah bagi masyarakat, bukan paradoks yang merugikan petani dan konsumen.
Karena itu, ia berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong regulasi yang berpihak pada rakyat.
“Komisi VI akan terus mengawal agar tata kelola beras lebih efisien, transparan, dan adil. Surplus beras harus menjadi berkah bagi rakyat, bukan paradoks yang merugikan konsumen maupun petani,” ujar Firnando di Jakarta, Senin (25/8).
Firnando menyoroti kondisi harga beras yang masih tinggi meski stok nasional mencapai 4,2 juta ton pada awal Agustus 2025. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya masalah serius pada distribusi dan pengawasan.
“Surplus beras seharusnya menjamin ketersediaan dan kestabilan harga, tetapi di lapangan justru harga menembus di atas HET (harga eceran tertinggi),” katanya.
Legislator ini menyebut persoalan beras di Indonesia kini bukan lagi soal produksi, melainkan lemahnya tata kelola distribusi dan rantai pasok.
Ia menyoroti dua masalah klasik yang terus berulang: distribusi yang tidak efisien sehingga surplus menumpuk di sebagian wilayah, serta praktik penimbunan stok oleh perantara yang menciptakan kelangkaan semu.
“Dengan rantai distribusi panjang dan tidak terkendali, harga beras di tingkat konsumen semakin melambung. Pemerintah tidak boleh membiarkan praktik seperti ini,” tegasnya.
Ia menilai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Bulog merupakan langkah tepat untuk solusi jangka pendek
Namun, kebijakan itu harus ditopang analisis transparan mengenai jumlah stok yang disimpan di gudang dan yang dilepas ke pasar.
“Harus ada parameter rilis harian atau mingguan yang terukur agar intervensi pasar tepat sasaran,” katanya.
Meski demikian, ia menilai peran Bulog saja tidak cukup. Kementerian Perdagangan disebut perlu memperkuat pengawasan rantai pasok beras secara menyeluruh, termasuk menindak tegas pelanggaran HET.
“Jika harga melonjak lebih dari 5 persen dalam waktu singkat, pemerintah wajib turun tangan. Penegakan HET jangan hanya imbauan,” ujarnya.
Firnando juga mendorong sinergi antara Bulog, Kemendag, dan pemerintah daerah.
“Pemda harus memastikan jalur distribusi lancar, Bulog memperkuat cadangan intervensi, dan Kemendag menjamin pasar berjalan transparan. Semua pihak harus bergerak bersama,” pungkasnya.
