Realitarakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan seluruh biaya pemulihan infrastruktur umum yang rusak akibat aksi kerusuhan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
AHY menyampaikan hal itu seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9).
Ia mengungkapkan, total kerusakan akibat kerusuhan mencapai Rp950 miliar, mencakup fasilitas publik di sejumlah daerah.
“Kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar. Semua itu anggaran pusat,” ujar AHY.
Menurut AHY, anggaran pemulihan berasal dari pos kedaruratan APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dengan skema itu, ia menegaskan, proses perbaikan tidak akan mengganggu program pembangunan reguler yang sudah direncanakan.
“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” jelasnya.
Kementerian mencatat kerusakan infrastruktur terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Beberapa daerah yang mengalami kerusakan parah antara lain Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.
Kerusakan meliputi fasilitas pemerintahan, gedung DPRD, serta layanan transportasi publik.
Bahkan, sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) turut menjadi sasaran perusakan.
AHY mencontohkan langkah cepat yang dilakukan Transjakarta untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
“Misalnya, Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala,” ujarnya.[prs]
