Realitarakyat.com – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti ketimpangan distribusi program Beasiswa Patriot yang digulirkan Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurutnya, program yang ditujukan bagi jenjang S2 dan S3 itu belum mencerminkan prinsip pemerataan.
Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9), Mori menegaskan beasiswa seharusnya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik dari seluruh daerah transmigrasi, bukan hanya di wilayah tertentu.
“Saya ingatkan anda semua, bahwa kami ini disumpah untuk membawa aspirasi konstituen kami. Tapi ternyata Bapak hanya membagi di lima tempat,” kata Mori dalam keterangannya, Rabu (10/9).
Pada tahun 2026, program Beasiswa Patriot hanya dialokasikan untuk lima daerah, yakni Batam, Merauke, Mamuju, Sumba, dan Lombok Timur.
Kondisi ini dipertanyakan Mori karena daerah lain seperti Sumbawa, yang juga termasuk kawasan transmigrasi, tidak mendapat jatah.
“Sumbawa itu daerah transmigrasi Pak. Kenapa enggak ada? Apa gunanya kami mendalami program ini kalau usulan dari Komisi V tidak diakomodir?” ucapnya.
Mori juga menyoroti adanya ketimpangan kuota, di mana Batam mendapat alokasi hingga 300 penerima, sementara daerah transmigrasi lain terabaikan.
Legislator asal NTB itu meminta Kementerian Transmigrasi meninjau kembali kebijakan distribusi agar lebih proporsional serta sesuai dengan potensi sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Kami mohon agar lokus-lokusnya direvisi, sesuai dengan masukan yang sudah disampaikan sejak awal. Semua usulan dari Komisi V harus diakomodir,” tegas Mori.[prs]
