Realitarakyat.com – Anggota BAM DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa seluruh fraksi di DPR bersepakat menghapuskan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.
Keputusan tersebut diambil setelah gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa terkait tuntutan rakyat 17+8 beberapa waktu terakhir.
“Hasil keputusan kemarin itu, bahwa seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,” kata Andre kepada wartawan, Minggu (7/9).
Selain penghapusan tunjangan perumahan, Andre menambahkan, semua fraksi juga menyetujui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sebagai bagian dari upaya transformasi DPR RI agar lebih berpihak kepada rakyat.
“Sementara hal-hal lain ini lagi diputuskan oleh pimpinan DPR RI,” ujarnya.
Pernyataan Andre sekaligus merespons aksi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (4/9), menuntut DPR menjalankan agenda 17+8 Indonesia Berbenah.
Andre memastikan DPR bersama pemerintah dan lembaga negara lain berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jaringan organisasi masyarakat sipil, sebelumnya telah menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke DPR RI.
Langkah tersebut melengkapi aksi-aksi sebelumnya seperti kampanye di media sosial, komunikasi dengan pimpinan DPR dan partai politik, serta pengiriman surel kepada sekitar 580 anggota DPR.
Tuntutan rakyat 17+8 dirumuskan dari masukan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, rembukan netizen, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.
