Realitarakyat.com – Komisi VI DPR RI menyoroti adanya ketimpangan antara percepatan pendirian Kooperasi Desa–Kelurahan Merah Putih (KD-KMP) dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, menegaskan bahwa capaian administratif yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Anggia dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi serta Rapat Dengar Pendapat dengan PT Agrinas Panhan Nusantara di Gedung Nusantara I, Senayan. Ia mencatat, hingga 6 November 2025, sebanyak 73.698 koperasi desa telah terhubung ke SEMKOPDES dengan lebih dari 1,18 juta anggota.
“Percepatan ini luar biasa, hanya dalam delapan minggu capaian administratif sudah sangat tinggi. Namun, kita harus memastikan kesiapan fisik dan lahan agar koperasi benar-benar bisa beroperasi,” ujar Anggia.
Dari target 20.000 titik, baru 7.458 gerai dan gudang yang masuk tahap pembangunan. Sementara 11.240 lokasi lahan telah diajukan, banyak di antaranya masih terkendala validasi dan administrasi aset. Anggia menekankan bahwa persoalan administratif tidak boleh menghambat operasional koperasi di lapangan.
Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping seperti business assistant dan project management officer (PMO) juga menjadi perhatian. “Kalau tenaga pendamping tidak mencukupi, aktivitas ekonomi desa bisa terhambat,” jelasnya.
Menurut Anggia, KD-KMP kini memasuki fase penting di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari akta pendirian koperasi, melainkan dari kesiapan operasional. “Gerai harus berfungsi, gudang beroperasi, rantai pasok berjalan, dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi langsung,” tegasnya.
Komisi VI meminta penjelasan detail terkait percepatan pembangunan fisik, kesiapan lahan, administrasi aset, serta skema pembiayaan termasuk dukungan Himbara. Pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia dan integrasi dengan ekosistem BUMN serta pemerintah daerah juga menjadi sorotan.
Anggia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan PT Agrinas Panhan Nusantara untuk memperkuat pembangunan infrastruktur KD-KMP. “Kami ingin progres yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Program ini harus benar-benar menggerakkan ekonomi desa,” tandasnya.(Ess)
