Realitarakyat.com – Nasib megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan publik sepanjang 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan tetap berlanjut. Bahkan, IKN resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 mendatang.
Saat ini, pembangunan baru mencakup zona eksekutif seperti istana presiden, wakil presiden, dan hunian menteri. Namun, sejak 2025 pemerintah mulai menyiapkan tender untuk kawasan legislatif dan yudikatif agar IKN benar-benar lengkap sebagai pusat politik.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menegaskan progres berjalan sesuai Perpres Nomor 79/2025. “Kami berkomitmen mencapai target menuju Ibu Kota Politik 2028 sesuai arahan Presiden RI,” ujarnya.
Ada 9 paket pekerjaan dalam APBN 2025 dengan progres fisik 28,55%. Di antaranya pembangunan jalan di WP 1B dan 1C, penataan Kawasan Sepaku, serta ruang terbuka hijau. Targetnya rampung pada Desember 2025.
Sementara proyek di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian PKP sudah melaju pesat, masing-masing mencapai 82,88% dan 99,03%. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pun mulai dikontrak sejak Oktober–November 2025 dengan target selesai pada 2028.
Dalam DIPA awal APBN 2025, OIKN mendapat Rp 6,39 triliun, lalu disesuaikan menjadi Rp 5,24 triliun. Presiden Prabowo kemudian menyetujui tambahan Rp 8,1 triliun serta anggaran tahun jamak 2025–2028 sebesar Rp 48,8 triliun.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan anggaran 2026 mencapai Rp 17,08 triliun, lalu turun menjadi Rp 14,64 triliun pada 2027, dan Rp 2,68 triliun di 2028. “Pagu tahun jamak Rp 48,8 triliun akan terserap seluruhnya,” tegas Basuki.
Minat swasta asing terhadap IKN tetap tinggi. Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, bahkan mengusulkan kerja sama transportasi lintas negara, termasuk jalur kereta api yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ia juga mengumumkan rencana peluncuran maskapai baru, Air Borneo, untuk melayani rute Kalimantan.
Tak ketinggalan, rombongan pengusaha asal China dari Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong, dan Hainan juga meninjau langsung proyek IKN. Mereka tertarik berinvestasi di sektor teknologi, manufaktur, furnitur, pariwisata, hingga makanan.
Mahkamah Konstitusi sempat membatalkan aturan soal jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) 160 tahun. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hal itu tidak mengganggu progres pembangunan.
“Itu sudah komitmen Presiden Prabowo, IKN akan jadi ibu kota politik 2028,” kata Airlangga. Ia menegaskan pemerintah akan menata ulang regulasi agar sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.
Dengan progres yang terus berjalan, dukungan anggaran jumbo, serta minat investor asing, IKN diproyeksikan siap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan berlangsung dalam lima tahap hingga 2045, menjadikan Nusantara sebagai ibu kota modern, hijau, dan berkelanjutan.(Din)
