Realitarakyat.com – Komisi XIII DPR RI menyambut positif langkah Kementerian HAM yang akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional 2025 pada 8–10 Desember mendatang.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai agenda tersebut merupakan penerjemahan langsung dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin pertama yang menegaskan penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM.
Willy menekankan bahwa penempatan isu HAM dalam urutan pertama Astacita menunjukkan urgensi pembenahan dan penguatan tata kelola HAM di Indonesia.
Karena itu, ia mendorong Musrenbang HAM Nasional 2025 menjadi forum penyusunan arah pembangunan yang menempatkan HAM sebagai dasar kebijakan.
“Momentum ini harus dipakai untuk menyusun outlook promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara lebih konkret,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut Willy, arahan Presiden Prabowo telah memberi garis besar visi pemerintahan dalam bidang HAM, dan kini Kementerian HAM perlu menterjemahkannya ke program prioritas yang dapat dicapai selama masa kepemimpinan.
Ia menegaskan bahwa HAM tidak hanya terkait aspek sipil dan politik, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk pemenuhan layanan dasar publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menerapkan prinsip HAM dalam setiap pelayanan.
Willy menilai banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama, mulai dari pembenahan basis data pelanggaran, upaya pemulihan korban, hingga penguatan mekanisme pencegahan yang tidak bisa hanya dikoordinasikan dari pusat.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional 2025 sebagai tonggak sejarah karena menjadi forum perencanaan HAM pertama yang diselenggarakan pemerintah.
Pigai menilai forum tersebut akan menjadi instrumen merumuskan langkah pembangunan HAM nasional sekaligus implementasi amanat Astacita Presiden.
Selain menyelaraskan strategi nasional, Musrenbang HAM juga ditujukan mengarusutamakan HAM dalam seluruh pembangunan nasional serta mendukung target Indonesia untuk mengambil posisi kepemimpinan global pada 2045.[prs]
